PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA


A. Latar Belakang

Menurut asal katanya, korupsi berasal dari bahasa latin “corruptio”, “corruption” (inggris) dan “corruptive” (belanda), arti harfiahnya menunjukkan pada suatu perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan[1]. Dalam Black’s  Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

Syed Hussein Alatas mengembangkan 7 (tujuh) tipologi korupsi sebagai berikut:

  1. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak;
  2. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi;
  3. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa mendatang;
  4. Korupsi nepotistic, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baikdalam pengagkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat;
  5. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (insiders information) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan;
  6. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yangmenjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan;
  7. Korupsi defentif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.[2]

Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tariff dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan perluasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sector swasta atau sector publik dan sering terjadi dalam kedua sector tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya; pada sejumlah Negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat didalam atau diluar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan. Tugas pertama dari analisis kebijakan adalah untuk mengelompokkan tipe-tipe kebiasaan korupsi dan tidak sah dalam situasi yang nyata dan melihat pada contoh-contoh yang konkret.[3]

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dinyatakan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi adalah:

  1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
  2. Setiap orang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Trend perkembangan  korupsi  semakin hari semakin meningkat. Bahkan dewasa ini berkembang opini publik bahwa korupsi sudah menjelma  menjadi  suatu  budaya  baru,  dalam  arti  telah  menguasai  tingkah  laku (behavior)  bukan  saja  birokrasi  negara,  tetapi  juga  dunia  usaha  dan  seluruh  lapisan masyarakat. Tingginya angka  korupsi  akan  merugikan  kepentingan  pembangunan secara keseluruhan. Hampir disetiap bagian kehidupan,selalu ada praktek korupsi. Mulai dari bawahan sampai atasan, dari pejabat sampai pegawai rendahan, dibidang perdagangan, dibidang pemerintahan, bahkan dalam bidang pendidikan pun terlihat peraktek-praktek korupsi.

Korupsi sangat dipengaruhi oleh prilaku masyarakat. Masyarakat yang hidupnya normal, menerima apa adanya dalam kehidupan sehari-hari alias kurang mendapatkan tekanan-tekanan sosial, ekonomi dan politik yang berat akan lebih terbebas dari perilaku korupsi. Sedangkan, masyarakat yang tinggi tekanan sosial, ekonomi dan politik, akan lebih mudah melakukan tindakan-tindakan korupsi. Mentalitas ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, bergaya instan akan rawan berperilaku korup ketimbang masyarakat yang mencintai hasil lewat proses kerja yang matang.[4]

Di beberapa negara miskin, korupsi merupakan soal hidup atau mati manusia, terutama ketika anggaran kesehatan, alokasi obat-obatan gratis,  sekolah dasar, air bersih, bantuan bencana alam, beras murah, atau bahkan bahan bakar dihisap melalui penyalahgunaan kewenangan. Ia dapat menjadi malapetaka kemanusiaan (TI, 2008). Dan, Indonesia berada di titik dimana korupsi menjadi “pemandangan umum”. Potret tersebut diperparah dengan penilaian PERC (Political Economic and Risk Consultancy). Dari 12 negara di Asia, tahun 2008, khususnya, Peradilan kita berada dalam posisi terkorup.[5]

Telah banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, berdasarkan pemantauan ICW selama 2008, terdapat 194 perkara korupsi dengan 444 terdakwa yang diperiksa dan divonis oleh pengadilan di seluruh Indonesia. Di tingkat pengadilan negeri ada 159 perkara, banding di pengadilan tinggi 10 perkara, dan kasasi di Mahkamah Agung 25 perkara. Nilai kerugian negara dari perkara-perkara itu mencapai Rp 11,7 triliun. Dari 444 terdakwa korupsi yang telah diperiksa dan diputus, sebanyak 277 terdakwa (62,38 persen) divonis bebas pengadilan. Hanya 167 terdakwa (37,61 persen) yang akhirnya divonis bersalah. Namun, ICW melihat, dari 167 terdakwa korupsi yang akhirnya diputuskan bersalah, vonisnya belum memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Terdakwa yang divonis di bawah 1 tahun penjara sebanyak 78 terdakwa, di atas 1,1 tahun hingga 2 tahun sebanyak 55 terdakwa, divonis 2,1 tahun hingga 5 tahun sebanyak 18 terdakwa, dan divonis 5,1 tahun hingga 10 tahun sebanyak 5 terdakwa. Hanya satu terdakwa yang divonis di atas 10 tahun alias 0,22 persen. Malah ada 10 terdakwa yang divonis percobaan. Rata-rata vonis penjara yang dijatuhkan pengadilan umum 5,82 bulan penjara atau 1 tahun 3 bulan penjara. Pada tahun-tahun sebelumnya, kasus korupsi yang divonis bebas pengadilan umum memang cukup besar. Ironisnya, kata ICW, dari 277 terdakwa, ada 121 terdakwa yang divonis bebas justru saat ditangani Mahkamah Agung. Ini sangat kontras dengan kasus-kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

ICW mencatat, selama 2008, terdapat 27 perkara dengan 31 terdakwa yang diperiksa dan diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Seluruhnya divonis bersalah dan tidak ada satu pun yang divonis bebas. Rata-rata terdakwa korupsi divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama 50-90 bulan penjara atau 4,24 tahun penjara. Vonis paling berat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam perkara suap yang dilakukan oleh Artalyta Suryani terkait dengan perkara korupsi BLBI Sjamsul Nursalim dengan terdakwa Urip Tri Gunawan, yang divonis 20 tahun penjara. Sedangkan paling ringan adalah dalam kasus Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan, yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Soal kinerja Mahkamah Agung tahun 2008, ICW menilai reformasi di lembaga ini masih gagal. Kenaikan tunjangan khusus atau remunerasi hingga 100 persen pada 2008 ternyata tidak banyak mengubah keadaan. Menurut ICW, pantas jika peradilan Indonesia mendapat predikat sebagai peradilan terburuk dari 12 peradilan di Asia versi Political and Economic Risk Consultancy/PERC di Hong Kong, September 2008.[6]

Sejak tahun 2001, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, papua telah menjadi daerah otonomi khusus. Undang- undang Otonomi Khusus Papua adalah sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Dalam kurun waktu 6 tahun penerimaan dana Otonomi khusus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2007 penerimaan dana Otonomi khusus sebesar Rp 3,2 T. Jika di kalkulasikan maka total keseluruhan dana Otonomi khusus yang telah digunakan sejak tahun 2001 hingga hingga tahun 2007 berjumlah Rp 10 Trilyun. Namun baru sekitar 5% dana Otonomi khusus menyentuh rakyat Papua. Padahal sesungguhnya dana Otonomi khusus menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 di peruntukkan atau di pergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Papua,[7] yaitu untuk pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Berdasarkan laporan pengaduan yang masuk ke KPK, Provinsi Papua bertengger pada urutan ke-19 jumlah kasus korupsi di Indonesia. Dalam penilain ini, selain dihitung dengan banyaknya jumlah pengaduan yang masuk, juga ditambahkan dengan banyaknya dana pembelanjaan yang digunakan, baik melalui dana APBN maupun dana otonomi khusus.

Koordinator Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) membeberkan sejumlah kasus tindak pidana korupsi lainnya yang diduga dilakukan mantan Bupati Nabire, AP Youw, Bupati Tolikara John Tabo, Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo, mantan Bupati Mimika, Klemen Tinal, mantan Bupati Sorong, Jhon Pit Wanane, Bupati Teluk Wondama Alberth Torey, Walikota Sorong YP Yumame, mantan Bupati Biak Numfor Yusuf Melianus Maryen, Bupati Sorong Selatan Otto Hihalau dan Ketua DPR Papua (DPRP) Drs Jhon Ibo.

Namun dari sekian banyak kasus dugaan korupsi di Provinsi Papua dan juga Papua Barat hingga kini masih banyak yang belum ditangani dan ditindak secara tegas oleh lembaga penegak hukum walaupun sudah ada “political will” dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memberantas penyakit sosial yang memiskinkan rakyat Papua.

B. Korupsi dan Otonomi Khusus di Papua

Menurut center for International Crime Prevention (CICP), korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (bribery), penggelapan (embezzlement), penipuan (fraud), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (exortion), penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (explotingna conflict interest, insider trading), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (illegal commission) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai.[8]

Dalam KUHP, yang dimaksud korupsi terdapat dalam Buku II Bab XXVIII, khususnya yang mengatur delik yang dilakukan oleh pejabat (dalam arti ambtenaar) yaitu:[9]

a)      Pasal 415 KUHP tentang Penggelapan oleh pejabat;

b)      Pasal 416 KUHP tentang Pemalsuan buku-buku oleh pejabat;

c)      Pasal 418 KUHP tentang Menerima suap;

d)     Pasal 423, 425 dan 435 KUHP tentang Menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.

Dalam hal penyuapan (Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP) telah ditarik menjadi delik korupsi menurut Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-undang Penberantasan Tindak Pidana korupsi No. 31 Tahun 1999.

Perkembangan pengertian korupsi dapat dilihat dari rumusan korupsi itu sendiri, yaitu:

  1. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar bahwa seseorang pengabdi Negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.
  2. Rumusan yang menekankan titik berat pejabat pemerintah.

a)      Perkataan “korupsi” dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.

b)      Seorang pejabat pemerintah dikatakan “korup” apabila ia menerina uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas jabatannya pada hal ini selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

c)      Kerupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal itu mencakup tindakan seperti: penyuapan (member hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinasnya); nepotisme (kedudukan sanak-saudaranya sendiri didahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan-alasan hubungan asal-usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi); penyalahgunaan secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan Negara untuk kepentingan/keperluan pribadi.

d)     Rumusan korupsi dari sisi sosiologis.

Pengkajian makna korupsi secara sosiologis, yaitu terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerina pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.

Menurut Sritua Arief, korupsi menciptakan 4 efek negatif yang telah melanda kehidupan sosisal ekonomi. Pertama, perkembangannya naliri konsumtif ke seluruh lapisan masyarakat yang ditimbulkan oleh pelemparan uang panas atau pembelanjaan pendapatan gelap (black income) oleh para pelaku korupsi dan demonstration effect yang menyertainya. Kedua, pengalihan sumber-sumber nasional ke luar negeri oleh pelaku-pelaku korupsi disebabkan adanua kekhawatiran timbulnya gejolak social yang eksplosif di dalam negeri. Ini membuatkemampuan ekonomis Negara-negara dengan pemerintahan yang korup sangat lemah dalam memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dalam proses pembangunannya. Ketiga, pergeseran pendapatan yang bersifat semakin regresif setelah memperhitungkan pendapatan dari hasil korupsi yang tidak tercatat: Pendapatan dari hasil korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lain, yang bersifat terselubung dan diselubungkan, menyebabkan pendapatan ini tidak dapat masuk dalam jaringan objek perpajakan langsung. Keempat, penyempitan social dalam pemanfaatan jasa harta-harta social atau barang-barang dan jasa-jasa umum. Ini terjadi sebagai akibat berlangsungnya suatu proses penentuan harga barang dan jasa yang tidak wajar dalam masyarakat yang tinbul dari adanya ketidakwajaran disegi penyediaan dan permintaan.[10]

Dalam Kongres PBB ke-6 mengenai the Prevention of Crime and the Trearment of Offenders pada tahun 1980, maka tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai jenis tindak pidana yang sukar dijangkau oleh hukum (offences beyond the reach of the law). Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum relatif tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan menghadapi jenis tindak pidana ini, karena dua alasan, yaitu:[11]

  1. Kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku (the high economic or political status of their perpetrators); dan
  2. Keadaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mengurangi kemunkinan mereka untuk melaporkan atau dituntut (the circumstances under which they had been committed were such as to decrease the likehood of their being reported and prosecuted).

Penegak hukum dapat dibedakan dalam pengertian luas dan pengertian yang sempit.

a)      Dalam arti luas, Penegak ukumadalah setiap orang yang mentaati hukum.

b)      Dalam pengertian sempit terbatas pada orang-orang uang diberi wewenang memaksa oleh undang-undang untuk menegakkan hukum.[12]

Dalam semua yurisdiksi hukum didunia, baik dalam tradisi Anglo Saxon, atau tradisi Eropa Kontinental, jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam peoses pembuatan dakwaan/tuntutan. Sekalipun polisi lebih terlatih dalam mengumpulkan bukti-bukti di tempat terjadinya kejahatan, pun polisi memiliki komposisi sumberdaya manusia dan perlengkapan yang lebih baik, mereka tetap tergantung kepada jaksa dan tetap memerlukan nasihat dan pengarahan jaksa.[13] Salah satu sebabnya mungkin karena umumnya jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam menghubungi pengadilan.

Peran kejaksaan adalah sebagai penegak hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dalam Pasal  35 Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

  1. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
  2. mengoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden.

Penjelasan ayat ini adalah:

1)      Yang dimaksud dengan “perkara pidana tertentu” adalah perkara-perkara pidana yang dapat meresahkan masyarakat luas, dan atau dapat membahayakan keselamatan negara, dan atau dapat merugikan perekonomian negara;

2)      Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang secara fungsional terkait dengan penangan perkara pidana tertentu, baik badan penegak hukum maupun instansi pemerintah lainnya, dalam hal ini tidak termasuk badan peradilan;

3)      Penetapan oleh Presiden tentang pelaksanaan koordinasi sama sekali tidak mengurangi asas kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan tetap memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku demi kepastian hukum.[14]

Walaupun didalam Pasal 32 huruf a dan b sama sekali tidak disinggung atau dikatakan mengenai Undang-undang Korupsi, didalam penjelasan pasalnya sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan “Perkara pidana tertentu yang dapat merugikan perekonomian Negara” menjurus kepada pengertian Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kejaksaan menegaskan perannya sebagai instansi atau lembaga yang memegang dan melakukan inisiatif koordinasi didalam tindakan-tindakan penegakan hukum, khisisnya pada perkara-perkara tindak pidana korupsi. Dalam prakteknya, pelaksanaan koordinasi tersebut diteruskan dan dilegitimasi dari Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga jaksa menjalankan tugas.[15]

Papua sebagai daerah otonomi khusus sejak tahun 2001 merupakan daerah yang diberikan anggaran oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah pemberian dana otonomi khusus. Dana yang terbilang cukup besar ini dimaksudkan untuk percepatan pembangunan di Papua dan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk rakyat lebih maju. Namun, sayangnya sampai saat ini otonomi khusus itu masih belum terasa manfaatnya bagi rakyat di Papua.

Dengan melihat peran kejaksaan selaku penyelidik, penyidik dan penuntut umum untuk perkara-perkara tindak pidana korupsi, kejaksan dituntut untuk dapat menerapkan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana otonomi khusus dipapua yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik maupun non fisik di papua namun kenyataannya sampai sekaran belum terlihat manfaatnya bagi rakyat di papua.


[1] Sudarto, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1976, hal. 1.

 

[2] Syed Hussein Alatas, Coruption:its Nature, Causes and Consequences, Aldershot, Brookfield,Vt.: Evebury.

[3] Robert Klitgaard, Controlling Corruption, University of California Press, Barkeley, 1988, hal 11.

[4] Harian Pelita, tertanggal 8 februari 2009.

[5] Harian Suara Merdeka, tertanggal 23 desember 2008.

[6] Harian Tempo, tertanggal 5 Januari 2009.

[7] http://www.VHRmedia.com

[8] Pujiyono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 18

[9] Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, cetakan kesebelas, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 162-169.

[10] Arief Sritua, Korupsi, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1986, hal. 5.

[11] Barda Nawawi Arief, Penayangan Koruptor paa Media TVRI Ditinjau dari Segi Hukum Pidana, tulisan dalam buku “Bunga Rampai Hukum Pidana” olwh Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bandung: Alumni, 1992 hal. 134.

[12] Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sinkronisasi Ketentuan Perundang-Undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-asas Umum, Jakarta, Juni 2001, hal. 137.

[13] Delmar Karlen, Geoffrey Sawer, Edward M. Wise, Anglo American Criminal Justice, New York and Oxford University Press, 1967, hal. 19-20.

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

[15] O.C Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, Bandung, Alumni, 2006, hal. 69.

2 Tanggapan to “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA”

  1. Salam kenal, postingnya sangat menarik dan saya sangat senang. Andaikata boleh, saya ingin sekali ikut share artikel ini untuk blog saya ? Tentu sumbernya saya cantumkan. Trima kasih sebelumnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: